Bansos PKH Rp 16,4 T Hari Ini Dicairkan Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mencairkan bansos PKH lebih cepat untuk dampak covid-19.

(sumber foto, CNN Indonesia)

Rabu,15 April 2020

Jakarta, Info Desa-- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mencairkan anggaran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp16,4 triliun per 15 April 2020. Pencairan bansos ini diberikan di tengah pandemi virus corona.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan pencairan dilakukan lebih cepat agar bansos dapat segera dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Khususnya yang terdampak tekanan ekonomi akibat pandemi wabah covid-19.

"Diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli jelang Ramadan," ungkap Rahayu Puspasari.

Rahayu merinci pencairan PKH sudah mencapai 43,85 persen dari total pagu anggaran Rp37,4 triliun. Pagu ini sudah termasuk kebijakan perluasan pemberian bansos ke 800 ribu keluarga penerima manfaat akibat pandemi wabah covid-19.

Sementara, pencairan program Kartu Sembako atau yang sebelumnya bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah mencapai Rp 14 triliun atau 70 persen dari pagu sebesar Rp 20 triliun pada hari ini. Penyaluran juga sudah diberikan kepada penerima usai kebijakan perluasan.

"Nominal penyaluran mencakup hingga periode penyaluran Mei 2020,"jelasnya.

Selanjutnya, Rahayu mengatakan kementerian juga mempercepat pencairan bansos lain, seperti Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP) Kuliah/Bidikmisi Kemendikbud dengan total Rp 15,76 triliun. Pencairan PIP SMP sudah mencapai Rp 12,25 miliar untuk 16.300 siswa per 8 April 2020.

Lalu, pencairan PIP Bidikmisi sebesar Rp 61 miliar bagi 10.100 siswa. Kemudian, pencairan PIP/KIP Kuliah/Bidikmisi Kementerian Agama sudah mencapai Rp182,28 miiar untuk 530.591 siswa per 13 April 2020.

"Bantuan PIP ini untuk Madrasah Tahap I meliputi MI, MTs,& MA," imbuhnya.

Selanjutnya, kementerian juga akan mempercepat pencairan anggaran Kartu Prakerja yang sudah mulai dibuka sejak 11 April 2020 lalu. Saat ini, pemerintah mencatat sudah ada 4,3 juta peserta yang mendaftar di program tersebut. Secara total, pagu anggaran mencapai Rp 20 triliun yang akan diberikan ke 5,6 juta peserta.

Terakhir, pemerintah juga mempercepat pencairan anggaran program Padat Karya Tunai (PKT) yang dilangsungkan oleh beberapa kementerian. Pertama, PKT melalui Kementerian Pertanian senilai Rp1,6 miliar untuk periode April-Agustus 2020.

"Refocusing kegiatan yang dilakukan salah satunya adalah fasilitas bantuan ayam, kambing, domba untuk penanganan dampak penyebaran Covid-19 dan mendukung ketersediaan pangan," tegas Rahayu.

Kemudian, PKT di Kementerian Perhubungan senilai Rp1,87 triliun. Anggaran tersebar untuk sektor laut Rp 1,38 miliar, udara Rp 226,1 miliar, darat Rp 522,3 juta, BPSDMP sebesar Rp 6,1 miliar, dan perkeretaapian Rp 1,64 triliun.

Lalu, PKT di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pagu Rp 95,58 miliar untuk Pengelolaan Irigasi Tambak/Kolam (PITAP), minapadi, penanaman mangrove, dan integrasi lahan pegaraman. Terakhir, PKT melalui Kementerian PUPR dengan pagu Rp 10,23 triliun.

Aliran dana akan masuk ke proyek sumber daya air sebesar Rp 2,29 triliun, proyek di Bina Marga Rp 629,0 miliar, Cipta Karya Rp 2,5 triliun, dan Penyediaan Perumahan Rp 4,81 triliun.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari, menutup keterangan tertulisnya dengan kembali menegaskan bahwa kebijakan tersebut untuk membantu kebutuhan masyarakat miskin yang sangat merasakan dampak akibat pandemi wabah covid-19.

Sumber : CNN Indonesia.