Pemadanan NIK DTKS Dan Penerima Bansos Dengan Dukcapil Kemendagri

Kementerian Sosial dibawah Bu Menteri Tri Rismaharini mulai berbenah cepat tentang permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Penerima bantuan sosial (Bansos) yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako/BPNT dan Bansos Tunai (BST) tahun 2021. Selama ini masih banyak masyarakat yang masuk dalam DTKS dan Penerima Bansos Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya tidak padan dengan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, bahkan masih ada yang belum melakukan perekaman e-KTP. Dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut Menteri Sosial Tri Rismaharini telah berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri perihal Pemadanan NIK DTKS Dan Penerima Bansos Dengan Dukcapil Kemendagri.

Adapun point penting dalam surat Menteri Sosial yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, yaitu :

Dalam rangka tertib administrasi semua penerima bansos, datanya harus padan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Bagi daerah yang menerima bansos, agar memastikan penerima bansos didaerahnya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), bagi yang belum memiliki KTP agar melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menteri Sosial meminta bantuan Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan kepada seluruh Bupati/Walikota penerima bansos agar segera melakukan pemadanan data penerima bansos dengan data kependudukan (NIK) dan melakukan perekaman KTP bagi penerima bansos yang belum memiliki KTP Elektronik.

Baca juga : SKB Menteri Sosial, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tentang Percepatan Pemutakhiran DTKS

Salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Menteri Sosial yang baru Bu Tri Rismaharini adalah Pemadanan NIK DTKS Dan Penerima Bansos Dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Semoga langkah-langkah yang ditempuh Bu Menteri membuat data DTKS dan penerima bansos tepat sasaran.

Silakan dishare untuk semua. Mari bergabung dengan FansPage Facebook kami Berbagi Desa.